Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Berbagai upaya pengentasan kemiskinan terus diperkuat Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, penguatan layanan dasar, serta integrasi data. Pertukaran pengalaman dengan pemerintah daerah di Tiongkok menjadi salah satu langkah untuk memperkaya strategi penanggulangan kemiskinan agar semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.

Hal tersebut mengemuka dalam Poverty Alleviation Seminar yang digelar di Ruang Bima, Balai Kota Yogyakarta, Selasa (11/8). Seminar ini menjadi bagian dari rangkaian 2026 Indonesia-China Local Governments Dialogue yang mempertemukan pemerintah daerah Indonesia dan Tiongkok untuk berbagi pengalaman dan menjajaki kerja sama pembangunan daerah.

Sesi Poverty Alleviation Seminar menghadirkan Chief of Foreign Affairs Section General Office of Beijing Mentougou District People’s Government Xu Bo, Wakil Wali Kota Changsha City Qian Lixia, serta perwakilan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Wisnu S. Nugroho dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono.

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono mengatakan penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan intervensi secara menyeluruh. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui bantuan sosial, tetapi juga harus diiringi pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan sosial.

Agus menyampaikan, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta saat ini berada di angka 6,14 persen. Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan angka tersebut terus menurun hingga mencapai 5,46 persen pada 2029 sesuai target dalam RPJMD.

“Target kami sesuai RPJMD tahun 2029 adalah 5,46 persen. Ini adalah target kami yang insya allah bisa tercapai,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Yogyakarta menjalankan enam pilar utama penanggulangan kemiskinan, yakni pemberdayaan ekonomi melalui penguatan UMKM dan wirausaha muda, penguatan ketahanan pangan melalui Gerakan Pangan Murah dan Food Bank Lumbung Mataraman, pembangunan infrastruktur dasar melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penguatan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup, investasi pendidikan melalui program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana dan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Agus menjelaskan, berbagai intervensi tersebut dilakukan secara terpadu dan didukung kolaborasi berbagai pihak. Pada 2026, Pemkot Yogyakarta menargetkan sekitar 200 RTLH dapat diperbaiki melalui dukungan CSR. Dengan sinergi CSR, APBD, dan APBN, jumlah rumah yang mendapat intervensi diproyeksikan mencapai lebih dari 500 rumah.

“Setiap hari Minggu paling tidak minimal dua rumah kita intervensi dengan bedah rumah. Dengan kolaborasi CSR, APBD, dan APBN, mudah-mudahan tahun 2026 ini bisa mencapai sekitar 200 sekian rumah,” jelasnya.

Agus menegaskan, integrasi data menjadi pondasi penting dalam seluruh upaya tersebut. Data kemiskinan perlu terus diperbarui agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

“Fondasi utama dari seluruh pencapaian ini terletak pada kekuatan integrasi data. Data terus diperbarui dan diperkuat melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, sehingga setiap intervensi dan kebijakan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berdaya guna secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Meski menunjukkan tren positif, Kota Yogyakarta masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penanggulangan kemiskinan, antara lain ketimpangan, tingginya proporsi penduduk lanjut usia, serta kualitas pekerjaan bagi tenaga kerja muda.

Karena itu, melalui Poverty Alleviation Seminar, Pemkot Yogyakarta turut membuka peluang kerja sama dengan pemerintah daerah di Tiongkok. Bentuk kerja sama yang dapat dikembangkan antara lain pertukaran kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia, kemitraan akademik dan penelitian, pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan UMKM dalam rantai pasok, serta penguatan BUMD dan koperasi.

Kerja sama juga dapat diarahkan pada pengembangan Center of Excellence, Sister City berbasis pariwisata, investasi padat karya, serta layanan perawatan jangka panjang bagi lansia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Changsha City Qian Lixia membagikan pengalaman Tiongkok dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memastikan terpenuhinya layanan dasar.

Qian menjelaskan, peningkatan pendapatan perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Daerah dengan panorama alam yang menarik dapat mengembangkan agrowisata dan pariwisata pedesaan. Wilayah dengan sumber daya perikanan dapat mengembangkan budidaya, perdagangan, maupun pengolahan hasil perikanan. Sementara daerah yang memiliki sumber daya bambu dapat mengembangkan kerajinan dan produk seni berbahan bambu.

“Untuk meningkatkan pendapatan harus disesuaikan dengan kondisi lokal serta membutuhkan langkah-langkah bantuan yang presisi,” jelasnya.

Menurut Qian, peningkatan pendapatan saja belum cukup untuk memastikan masyarakat terbebas dari kemiskinan secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan jaminan kesejahteraan.

Ia mencontohkan, masyarakat yang telah mengalami peningkatan pendapatan tetap dapat kembali berada dalam kondisi miskin ketika menghadapi persoalan kesehatan serius tanpa dukungan layanan yang memadai.

“Setelah pendapatan meningkat, seseorang mungkin untuk sementara waktu terbebas dari kemiskinan. Namun, jika kondisi pelayanan kesehatan tidak baik, mereka sangat mungkin untuk jatuh kembali ke dalam kemiskinan,” ujarnya.

Poverty Alleviation Seminar menjadi ruang berbagi pengalaman antara pemerintah daerah Indonesia dan Tiongkok mengenai strategi penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertukaran pengalaman tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi kerja sama konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat di masing-masing daerah.

Forum tersebut diselenggarakan oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC), Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC), Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, serta Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai tuan rumah.

Secara umum, dialog tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah Indonesia dan Tiongkok untuk memperkuat pertukaran pengalaman, membangun kemitraan antar kota, serta mendorong kerja sama praktis di berbagai bidang pembangunan.