Kulon Progo,REDAKSI17.COM – Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup dilakukan hanya melalui program bantuan. Kolaborasi, pendampingan, penguatan potensi lokal, hingga keberanian melahirkan usaha baru menjadi bagian penting agar masyarakat dapat tumbuh lebih mandiri. Semangat tersebut mengemuka dalam kunjungan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) ke Kapanewon Kokap, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kapanewon Kokap tersebut menjadi ruang untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menanggulangi kemiskinan.
Sebelum kegiatan berlangsung, rombongan juga diajak melihat sejumlah potensi dan program di wilayah Kokap. Di antaranya kawasan Waduk Sermo sekaligus potensi pengembangan usaha lokal, termasuk Kopi Roro yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Rombongan juga melihat lokasi padat karya yang bersumber dari Dana Keistimewaan sebagai salah satu upaya membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sekaligus membangun sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Panewu Kokap Mudopati Purbohandowo, SSTP., mengatakan berbagai potensi yang dimiliki masyarakat Kokap menjadi modal penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, kekuatan tersebut tidak hanya terlihat dari potensi ekonomi, tetapi juga dari kepedulian sosial dan semangat gotong royong yang masih kuat di tengah masyarakat.
“Kalau melihat masyarakat di Kapanewon Kokap, luar biasa potensinya, terutama dari sisi sosial dan gotong royong. Kepedulian masyarakat masih sangat kuat. Kami berharap semangat dan program-program seperti ini terus dilanjutkan, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Wakil Bupati Kulon Progo H. Ambar Purwoko menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Kementerian Dalam Negeri dan BP Taskin yang secara langsung turun ke lapangan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi serta harapan masyarakat secara langsung kepada pemerintah pusat.
“Bagaimanapun kita bisa dan mampu apabila kita saling bergandeng tangan, berkolaborasi, dan berkoordinasi,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi peran Baznas Kabupaten Kulon Progo yang selama ini turut membersamai pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
Ambar menegaskan, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kapanewon dan kalurahan, serta masyarakat agar setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi warga.
“Kami mohon dukungan dan peran serta dari semuanya. Kehadiran panjenengan semua menjadi motivasi bagi kami untuk terus berikhtiar dan bekerja bersama dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo,” katanya.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat, sehingga berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi warga untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda advokasi kebijakan Kemendagri terkait penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, hasil kajian dan kebijakan tidak boleh berhenti pada tataran dokumen, tetapi harus dilanjutkan dengan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tujuan yang paling mulia adalah bagaimana hasil kajian tentang kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak hanya selesai di laci, tetapi ada keberlanjutan, pembinaan, dan pengawasan,” jelasnya.
Rochayati menilai kondisi lapangan perlu dilihat secara langsung karena penanggulangan kemiskinan bukan pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk perangkat daerah serta kementerian dan lembaga terkait.
Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan dan sinkronisasi data kemiskinan agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
“Kalau tidak turun ke lapangan, kita tidak tahu kondisi sebenarnya. Maka advokasi ini penting supaya ada keberlanjutan dan pendampingan, sehingga kebijakannya ada kebermanfaatan dan ada praktik baik yang bisa ditiru daerah lain,” katanya.
Dalam kunjungannya, ia melihat potensi ekonomi lokal yang dapat terus dikembangkan, salah satunya Kopi Roro. Menurutnya, pengembangan kewirausahaan masyarakat perlu diperluas sehingga tidak berhenti pada satu produk atau usaha saja.
“Ini satu terobosan entrepreneur. Bagaimana kemudian Kulon Progo bisa menciptakan entrepreneur-entrepreneur yang lain, sehingga tidak hanya berhenti pada Kopi Roro,” ujarnya.
Ia menilai kondisi geografis dan potensi sumber daya yang dimiliki Kulon Progo menjadi modal untuk mengembangkan berbagai inovasi ekonomi masyarakat. Karena itu, penanggulangan kemiskinan perlu dibarengi dengan upaya membangun jiwa kewirausahaan agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandiriannya.
Kunjungan tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kerja bersama. Pemerintah hadir melalui berbagai program, sementara kekuatan masyarakat berupa gotong royong, kepedulian sosial, dan potensi ekonomi lokal menjadi bagian penting untuk memastikan setiap upaya benar-benar sampai dan memberi perubahan bagi kehidupan warga.
Source: Media Center
