UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan kerja dari Komisi D DPRD DKI Jakarta pada Kamis (9/7/2026). Kunjungan itu untuk belajar terkait pengelolaan sampah dan pembangunan infrastruktur di Kota Yogyakarta karena DKI Jakarta juga mengalami permasalahan sampah. Pemkot Yogyakarta memiliki beberapa program pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat salah satunya lewat gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS).

Kunjungan kerja jajaran Komisi D DPRD DKI Jakarta diterima langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan beberapa organisasi perangkat daerah terkait di Pemkot Yogyakarta. Hasto menyambut baik kunjungan Komisi D DPRD DKI Jakarta ke Pemkot Yogyakarta. Hasto mengatakan saat awal dirinya menjabat wali kota, Kota Yogyakarta menghadapi permasalahan sampah seperti depo-depo penuh sampah, antre masuk ke pembuangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga penutupan TPA.

“Tapi alhamdulilah sampah di depo-depo habis. Tidak ada yang menumpuk, sudah teratasi. Empat bulan terakhir ini kami sudah nggak butuh TPA. Ini yang kami syukuri kami bisa menyelesaikan 300-400 ton per hari itu dengan rekonstruksi sosial. Artinya juga mengubah perilaku masyarakat, kemudian juga menggerakkan berbagai macam cara,” kata Hasto saat menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta di Balai Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat menerim kunjungan Komisi D DPRD DKI Jakarta. 

Upaya Pemkot Yogyakarta untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dilakukan lewat Gerakan Mas JOS. Masyarakat diajak untuk memilah sampah organik dan anorganik dan pengolahannya. Masyarakat orang per orang tidak boleh membuang sampah ke depo, tapi harus melalui penggerobak. Sampah yang dibuang ke penggerobak juga harus dipilah organik, anorganik dan bahkan diharapkan residu. Pemkot Yogyakarta juga membuat program emberisasi untuk mengelola sampah organik yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak maupun maggot.

“Waktu itu mungkin ini orang bilang hanya pencitraan. Tapi sebetulnya, karena kepepet saja. Waktu itu wali kota wakil wali kota dianggarkan beli mobil baru anggarannya tiga miliar. Saya minta anggaran mobil untuk membeli gerobak sampah,” tuturnya.

Selain itu Pemkot Yogyakarta juga membuat biopori jumbo untuk sampah organik seperti daun-daun dan organik lain. Hasto menyebut satu biopori bisa memuat sampai 3 ton. Setiap dua bulan sekali biopori jumbo dipanen pupuknya. Pihaknya menargetkan pembuatan 1.000 biopori jumbo. Saat ini sudah ada sekitar 600 biopori jumbo yang tersebar di Kota Yogyakarta.

Suasana sharing dan diskusi terkait pengelolaan sampah yang menjadi salah satu materi kunjungan. 

“Kami juga punya Jumilah  (juru pilah sampah) mengawasi biopori jumbo dengan lurah, dengan RW, ikut mengawasi. Biopori jumbo itu bangunnya juga murah, tapi mengatasi masalah. Hasilnya juga jadi pupuk. Mungkin nanti akan bermitra dengan petani misal di Kabupaten Purworejo, Kulon Progo atau Gunungkidul itu untuk menghibahkan pupuk dan membina petani,” terang Hasto.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyampaikan mengalami permasalahan terkait sampah. Apalagi adanya pembatasan dengan pembuangan sampah terbuka atau open dumping mulai 1 Agustus 2026. Dia mendapatkan informasi Kota Yogyakarta juga sempat mengalami permasalahan sampah dan mengatasinya dengan melibatkan masyarakat lewat Mas JOS. Oleh sebab itu pihaknya dan jajaran Komisi D DPRD DKI melakukan kunjungan ke Pemkot Yogyakarta untuk belajar  dan berbagi pengalaman.

“Permasalahan di Jakarta yang kita hadapi khususnya masalah sampah. Kami juga mumet (pusing) gimana urusan sampah ini di Jakarta bisa dipercepat dan progresnya terlihat. Saya lihat beberapa pergerakan di Kota Yogya dengan Masyarakat Jogja Olah Sampah itu sudah mulai terdengar. Jadi, mungkin yang bisa kita sharing barangkali termasuk juga kami-kami ini bisa belajar,” tambah Yuke.

Dari hasil paparan dan penjelasan dalam kunjungan itu, Yuki mengapresiasi luar biasa yang dilakukan Pemkot Yogyakarta di bawah pimpinan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam mengelola sampah. Melibatkan semua pihak terutama membangun kesadaran masyarakat untuk ikut mengelola sampah. Tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup. Pihaknya akan mencoba memasukan materi maupun ilmu terkait pengelolaan sampah itu ke dalam rapat komisi.

“Luar biasa. banyak ilmu yang kita bisa dengarkan. Intinya memang semuanya kembali lagi mesti bareng-bareng. Terus juga ada kesadaran juga semua, dan dengan kondisi harus segala cara dan harus kreatif. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita bawa. Kita masukkan pada saat di komisi nanti,” pungkasnya.(Tri)