Gunungkidul,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara resmi menyelenggarakan kegiatan Capacity Building bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi anggota tim dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, yang berlangsung di Ruang Santika, Hotel Santika Gunungkidul, Rabu, 3 Juni 2026.
Acara ini dihadiri oleh Bupati Gunungkidul, Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Suhartanta, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Sri Darmadi Sudibyo, serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian RI, Dewi Setyorini.
Dalam laporannya, Sekda Gunungkidul, Sri Suhartanta, menyampaikan bahwa angka inflasi di Kabupaten Gunungkidul saat ini berada pada posisi yang terkendali, yakni sebesar 2,93% (atau 2,59% y-on-y per Mei 2026), angka ini tercatat berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi DIY yang mencapai 3,31%.
“Guna menjaga tren positif ini, Pemkab mengandalkan program “Perisai” (Pemanfaatan Efektif Sumber Daya Alam untuk Stabilisasi Inovasi).” ujar Sri Suhartanta.
Program ini mencakup berbagai kebijakan lintas sektor, seperti Dinas Perhubungan, Program “SiBona” untuk angkutan siswa guna memperlancar mobilitas, kemudian Dinas Perdagangan melalui Operasi pasar murah dan pemantauan harga secara real-time melalui “Toko Kendil Simbok”.
“Kemudian di Dinas PU dan Pertanian dilakukan penerapan teknologi air tanah untuk mengantisipasi kekeringan dan meningkatkan produksi pangan di musim kemarau.” papar Sekda Gunungkidul.
Kepala Perwakilan BI DIY, Sri Darmadi Sudibyo, mengingatkan adanya tantangan besar ke depan, yaitu ketidakpastian geopolitik global yang memicu kenaikan harga energi serta faktor cuaca. Berdasarkan data BMKG, musim kemarau tahun 2026 diprediksi akan lebih kering dan panjang dengan puncak pada bulan Agustus, yang berpotensi mengganggu pasokan pangan.
Darmadi juga menyoroti komoditas cabai sebagai ‘shock commodity’ yang harganya fluktuatif, serta pentingnya penyusunan neraca pangan yang valid untuk menghadapi lonjakan permintaan saat musim libur pariwisata,
“Maka dari itu kita mendorong penguatan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD).” kata Sri Darmadi.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih memberikan arahan tegas mengenai gerakan “Gerbang Padi” (Gerakan Pengembangan Pangan dan Gizi). Melalui Surat Edaran (SE) resmi, Bupati mewajibkan seluruh perangkat daerah dan rumah tangga untuk memanfaatkan pekarangan guna menanam kebutuhan pokok seperti cabai dan tomat.
“Kami pastikan di kantor-kantor dinas harus ada tanaman pangan. Kita harus kembali ke prinsip ‘makan apa yang ditanam dan menanam apa yang dimakan’,” tegas Bupati.
Selain itu, Bupati mengeluarkan kebijakan yang melarang penyajian makanan berbasis gandum dalam acara pemerintahan, dan mewajibkan penggunaan bahan lokal seperti singkong, jagung, mokaf, dan umbi-umbian sebagai bentuk keberpihakan kepada petani lokal.
Dalam waktu dekat, Pemkab Gunungkidul berencana memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam penyediaan pasokan ternak (sapi dan kambing) serta komoditas unggulan lainnya. Upaya ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga meningkatkan performa TPID agar Gunungkidul bisa meraih insentif fiskal atas kinerja pengendalian inflasi yang dinilai baik oleh pemerintah pusat.
Melalui kegiatan capacity building ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi lebih erat dalam menghadapi risiko inflasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul.
