Yogyakarta,REDAKSI17.COM– Empat kalurahan diDIY ditetapkan sebagai lokasi percontohan revitalisasi Program Lumbung Mataraman. Program ini menjadi langkah Pemerintah Daerah DIY untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, membangun kemandirian pangan, sekaligus mendukung penanganan kemiskinan.
Penetapan 4 kalurahan tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur DIY Nomor 5504 Tahun 2026 tentang Revitalisasi Lumbung Mataraman melalui Optimalisasi Program Kalurahan Mandiri Pangan untuk Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun empat kalurahan percontohan tersebut meliputi Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul; Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul; Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo; serta Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, revitalisasi Lumbung Mataraman merupakan percepatan pengembangan model yang telah dirintis sebelumnya. Keempat kalurahan tersebut diharapkan menjadi contoh pengembangan program di masing-masing kabupaten.
“Ya, percepatan saja. Kemarin kan baru model, baru empat. Empat itu kita percepat. Satu kabupaten satu,” ujar Sri Sultan pada Kamis (30/07).
Menurut Sri Sultan, keberhasilan Lumbung Mataraman tidak hanya diukur dari hasil produksi pangan, tetapi juga dari kemampuannya membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Hasil usaha yang diperoleh, menurutnya, perlu dikelola secara berkelanjutan dengan menyisihkan sebagian keuntungan sebagai modal bersama untuk mengembangkan usaha.
“Ya saya kira ada yang dibagi hasil mungkin dengan petani atau apa, tapi mestinya ada yang disisihkan untuk ditabung. Dalam arti ditabung itu kepemilikan bersama yang bisa jadi modal. Kalau enggak ya bantuan sekali saja. Jangan setiap tahun. Mestinya kan begitu. Karena produk itu kan dijual,” kata Sri Sultan..
Sri Sultan berharap hasil penjualan produk Lumbung Mataraman mampu memberikan keuntungan yang tidak hanya dinikmati masyarakat, tetapi juga menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha pada musim berikutnya.
“Saya berharap penjualan itu juga menguntungkan, jangan rugi. Nah, nanti di situ kan ada keuntungan. Keuntungan ada yang bisa dibagi kepada masyarakat. Tapi dibikin sisa. Sisa ditabung atas nama siapa kesepakatannya. Sehingga akhirnya dia punya modal yang mungkin bisa nanti nyewa sendiri. Lebih dari satu hektare, kan gitu. Daripada manggur misalnya. Jadi, untuk meningkatkan kesejahteraan itu ada,” jelasnya.
Menurut Sri Sultan, pola tersebut akan mendorong kelompok pengelola menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah setiap tahun. Bantuan pemerintah, menurutnya, harus menjadi pemicu tumbuhnya usaha produktif yang dapat terus berkembang melalui pengelolaan modal secara kolektif.
“Kalau sekali panen, bubar. Minta bantuan lagi, ya jangan begitu,” tegas Sri Sultan.
Melalui revitalisasi Program Lumbung Mataraman, Pemda DIY mengintegrasikan peran pemerintah kabupaten, perangkat daerah, pemerintah kalurahan, serta pendamping teknis untuk memastikan program berjalan secara berkelanjutan. Keempat kalurahan percontohan tersebut diharapkan menjadi model pengembangan yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam memperkuat ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan kemiskinan.
Humas Pemda DIY
