Umbulharjo,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2026 di Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, Selasa (4/8).

Nilai SAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta di tahun 2025 tercatat 86,68 atau predikat A, meningkat dari 84,84 pada 2024. Kenaikan nilai terjadi pada seluruh aspek penilaian, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal, yang mencerminkan penguatan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, menyampaikan Pemkot terus menunjukkan peningkatan nilai SAKIP dari tahun ke tahun. Menurutnya, capaian tersebut merupakan wujud komitmen dalam membangun sistem manajemen kinerja yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi kinerja.

“Evaluasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat. Kami berharap hasil evaluasi tahun ini semakin baik dan memberikan masukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono, menegaskan implementasi SAKIP tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tapi menjadi instrumen untuk memastikan seluruh sumber daya pemerintah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Visi pembangunan Kota Yogyakarta diterjemahkan ke dalam sasaran strategis yang terukur melalui program prioritas dan berbagai inovasi pelayanan. Salah satunya melalui pelaksanaan 163 quick win yang dijalankan oleh 41 perangkat daerah dan tiga badan usaha daerah, sebagai upaya mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat,” jelasnya.

Berbagai program prioritas tersebut antara lain Open House Wali Kota, layanan administrasi kependudukan sehari selesai, kolaborasi dengan 48 perguruan tinggi melalui KKN tematik, hingga gerakan kebersihan lingkungan yang melibatkan ribuan aparatur sipil negara setiap pekan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga terus mengembangkan berbagai program berdampak langsung seperti Satu Kampung Satu Bidan, penataan kawasan permukiman, Bedah Rumah, serta gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (MAS JOS).

Dalam kesempatan tersebut, Tim Evaluator Kementerian PANRB yang dipimpin Arifka memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya. Menurutnya, pada 2026 Pemerintah Kota Yogyakarta tetap konsisten memperkuat implementasi SAKIP, baik dari sisi administratif maupun melalui program pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Mengenai quick win ini sangat menarik, saling terhubung antarperangkat daerah hingga ke tingkat wilayah. Intervensi seperti penanganan kemiskinan, perbaikan rumah tidak layak huni, pencegahan stunting, layanan kesehatan bagi kelompok rentan, pengelolaan sampah melalui MAS JOS, serta kolaborasi pentaheliks merupakan praktik baik yang memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,” ujar Arifka.